Jokowi Naikan Iuran BPJS, Berikut Alasan Kenaikan dan Rincian Iuran BPJS

Daftar Isi [Tutup]

    Jokowi Naikan Iuran BPJS, Berikut Alasan Kenaikan dan Rincian Iuran BPJS

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menaikan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada tahun ini untuk beberapa kelas.

    Kabar naiknya iuran BPJS sempat dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusan MA Nomor 7P/HUM/2020. Namun, Jokowi telah memutuskan kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 5 Mei 2020.

    Kenaikan iuran BPJS tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Kenaikan iuran berlaku bagi peserta mandiri segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) diatur dalam Pasal 34.

    Dalam pasal tersebut diketahui bahwa kenaikan iuran akan dimulai pada Juli 2020 dan terjadi pada Kelas I dan Kelas II mandiri.

    Berikut rincian kenaikan iuran BPJS Kesehatan:


    1. Iuran peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp 150.000, dari besaran iuran semula Rp 80.000.
    2. Iuran peserta mandiri kelas II naik menjadi Rp 100.000, dari besaran iuran semula Rp 51.000.
    3. Iuran peserta mandiri kelas III juga naik menjadi Rp 42.000, dari iuran sebelumnya Rp 25.500.

    Meski begitu, pemerintah memberi subsidi pada peserta mandiri kelas III sebesar Rp 16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500.

    Namun, pada 2021 subsidi iuran dari pemerintah berkurang, menjadi Rp 7.000, sehingga pada tahun 2021 yang harus dibayarkan oleh peserta adalah Rp 35.000.

    Akhir tahun lalu, Presiden Jokowi juga sempat menaikkan iuran BPJS kesehatan seperti yang tertuang Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Namun, Mahkamah Agung membatalkan kenaikan tersebut.

    Alasan kenaikan ini disebabkan iuran yang dikumpulkan belum cukup untuk memenuhi pembiayaan program BPJS. Hal ini dikatakan oleh Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf pada 13 Mei 2020.

    Pihaknya memberi penjelasan, bahwa pembiayaan program JKN-KIS merupakan iuran yang dikumpulkan seluruh segmen peserta.

    Kategori peserta tidak mampu pasti akan dijamin pembayaran iurannya oleh pemerintah melalui skema penerima bantuan iuran. Dalam hal ini, pemerintah membantu iuran untuk kelas III mandiri sesuai dengan Perpres 64 Tahun 2020.

    Iqbal mengatakan pada dasarnya, prinsip program iuran BPJS adalah gotong royong, yang berarti semua elemen kepesertaan yang terlibat harus mampu menutup pengeluaran seluruh peserta.

    Tidak hanya gotong royong antar kelas, namun juga terdapat ASN, TNI, Polri, Pekerja Penerima Upah dan juga pekerja swasta.

    Selama ini, iuran yang dikumpulkan untuk kebutuhan pengeluaran belum cukup untuk menutupi pembiayaan program. Hal ini berdampak pada penyesuaian besaran tarif iuran BPJS. Ketetapan presiden memberikan kenaikan signifikan pada kelas I dan II.

    Selain itu, alasan dari pada kenaikan iuran BPJS adalah untuk menjaga kualitas dan kesinambungan JKN. Untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan, Kebijakan iuran perlu disinergikan dengan kebijakan keuangan negara secara proporsional dan berkeadilan dan mempertimbangkan keputusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020.

    Berlangganan update artikel terbaru via email:

    Belum ada Komentar untuk "Jokowi Naikan Iuran BPJS, Berikut Alasan Kenaikan dan Rincian Iuran BPJS"

    Posting Komentar

    Iklan Atas Artikel

    Iklan Tengah Artikel 1

    Iklan Tengah Artikel 2

    Iklan Bawah Artikel