Dampak Corona, Narapidana Bebas Kecuali Narapidana Korupsi

Jokowi: Napi Korupsi Tak Bebas dan Tidak ada Revisi PP karena Corona

Upaya pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19) juga dilakukan untuk para narapidana, karena pandemi corona beberapa narapidana dinyatakan bebas, namun tidak untuk narapidana koruptor.

Dalam rapat terbatas dengan menteri Jokowi tidak mengatakan membebaskan narapidana koruptor, mengenai PP nomor 99 tahun 2012 tidak ada revisi untuk PP ini, hal ini tegas di katakan Jokowi melalui video conference, Jakarta, Senin 6 April 2020.

Selain karena telah melebihi kapasitas, Jokowi juga menyebutkan pembebasan narapidana ini untuk mencegah penyebaran virus Corona di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Pembebasan ini tidak semata-mata bebas namun ada syarat, kriterianya, dan pengawasannya.

Jokowi juga menyampaikan jika pembebasan narapidana ini juga dilakukan oleh negara-negara yang mengalami dampak Corona, termasuk Iran yang telah membebaskan 95 ribu narapidana, dan juga di Brazil membebaskan 34 ribu narapidana.

Menteri hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 30 Maret 2020 sudah menandatangani Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi, hal ini tidak lain bertujuan untuk mengurangi penyebaran wabah Covid-19.

Terkait dengan pembebasan ini diberlakukan kepada 30 ribu narapidana dan anak, kebijakan yang dilangsungkan ini dinilai bisa menghemat anggaran negara untuk kebutuhan warga binaan pemasyarakatan hingga Rp 260 miliar.

Tidak berlangsung mulus begitu saja, ada pihak yang menentang kebijakan ini salah satunya Indonesia Corruption Watch (ICW), ICW menentang kebijakan ini karena dirasa ada kemungkinan narapidana korupsi yang telah berusia di atas 60 tahun yang telah menjalani 2/3 masa tahanannya dapat dibebaskan melalui revisi PP Nomor 99 Tahun 2012.

ICW menyampaikan datanya jika jumlah narapidana korupsi tidak sebanding dengan narapidana kejahatan yang lainnya. Pada tahun 2018 data kemenkumham jumlah narapidana seluruh Indonesia mencapai 248,690 orang dan 4,552 orang dari jumlah tersebut merupakan narapidana korupsi, ini artinya narapidana kasus korupsi hanya 1,8 persen dari total narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Belum ada Komentar untuk "Dampak Corona, Narapidana Bebas Kecuali Narapidana Korupsi"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel